ALUR PELAYANAN
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju melaksanakan pelayanan sesuai kewenangan, kebutuhan masyarakat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. PENYAMPAIAN INFORMASI ATAU PENGADUAN
Masyarakat dapat menghubungi atau mendatangi saluran pelayanan resmi dinas untuk memperoleh informasi, konsultasi, atau menyampaikan pengaduan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. PENERIMAAN DAN PENCATATAN
Petugas menerima informasi atau pengaduan serta mencatat keterangan awal yang diperlukan untuk memahami permasalahan dan kebutuhan pelapor atau korban.
3. IDENTIFIKASI DAN ASESMEN
Petugas mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan, dan risiko yang dihadapi penerima layanan. Apabila terdapat ancaman terhadap keselamatan, penanganan diprioritaskan sesuai kondisi dan kebutuhan korban.
4. PEMBERIAN LAYANAN
Berdasarkan hasil identifikasi, penerima layanan diarahkan kepada bentuk penanganan yang sesuai, seperti konsultasi, pendampingan, penjangkauan, atau layanan lain sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.
5. KOORDINASI DAN RUJUKAN
Apabila dibutuhkan penanganan lebih lanjut, dinas berkoordinasi atau melakukan rujukan kepada instansi dan lembaga terkait sesuai kebutuhan, seperti fasilitas kesehatan, kepolisian, pekerja sosial, atau lembaga bantuan hukum.
6. TINDAK LANJUT
Dinas dan/atau penyelenggara layanan terkait menindaklanjuti penanganan sesuai kewenangan, kebutuhan penerima layanan, dan prosedur yang berlaku.
7. PENYELESAIAN PELAYANAN
Pelayanan ditindaklanjuti berdasarkan hasil penanganan dan ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan keselamatan, kerahasiaan informasi, serta hak penerima layanan.
PRINSIP PELAYANAN
Pelayanan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap martabat manusia, nondiskriminasi, perlindungan dari kekerasan, dan kerahasiaan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
DASAR HUKUM DAN REFERENSI RESMI
1. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Dokumen resmi:
https://peraturan.bpk.go.id/Details/264981/perda-kab-mamuju-no-1-tahun-2023
2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
Dokumen resmi:
https://peraturan.bpk.go.id/Details/288286/perda-kab-mamuju-no-9-tahun-2023
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Dokumen resmi:
https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Referensi resmi:
https://peraturan.bpk.go.id/
Catatan: Uraian alur di atas merupakan informasi umum dan bukan pengganti standar pelayanan atau SOP yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju. Pelaksanaan setiap tahapan tetap mengikuti ketentuan dan prosedur resmi yang berlaku.