Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju merupakan perangkat daerah yang mendukung Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam melaksanakan tugasnya, dinas berpedoman pada peraturan perundang-undangan nasional serta kebijakan daerah yang mengatur pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan perangkat daerah, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
Landasan konstitusional pelaksanaan urusan ini antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan Pasal 28I ayat (2) yang menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif.
Pada tingkat nasional, pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengacu antara lain pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Pada tingkat daerah, pelaksanaan tugas dinas didukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Kedua peraturan tersebut menjadi landasan penting bagi penyelenggaraan kebijakan, program, koordinasi, pencegahan, pelayanan, dan upaya perlindungan sesuai ruang lingkup yang diatur di dalamnya.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dinas berperan mendorong peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan, penguatan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penguatan koordinasi dengan perangkat daerah, lembaga layanan, lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Penyelenggaraan program dan pelayanan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum, kewenangan pemerintah daerah, kebutuhan masyarakat, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Upaya tersebut diharapkan dapat membangun lingkungan yang aman, inklusif, setara, dan ramah bagi perempuan dan anak di Kabupaten Mamuju.
Melalui pelaksanaan tugas yang terarah, koordinasi lintas sektor, edukasi masyarakat, dan penguatan layanan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju berkomitmen mendukung terwujudnya perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak, dan pembangunan daerah yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak.