INFORMASI DAN EDUKASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Halaman ini disediakan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat mengenai hak perempuan dan anak, pencegahan kekerasan, pencegahan perkawinan anak, serta konsekuensi hukum terhadap perbuatan yang melanggar hak dan keselamatan perempuan maupun anak.
A. PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
Perkawinan anak adalah perkawinan yang melibatkan seseorang yang belum berusia 18 tahun. Perkawinan pada usia anak berisiko mengganggu pendidikan, kesehatan fisik dan mental, tumbuh kembang, serta pemenuhan hak anak.
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun.
Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa penyimpangan terhadap ketentuan usia tersebut hanya dapat dimohonkan melalui dispensasi pengadilan oleh orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita, dengan alasan sangat mendesak serta bukti pendukung yang cukup. Dispensasi bukan izin otomatis dan harus diputuskan oleh pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.
B. TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DAN MASYARAKAT
Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menetapkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
Orang tua, keluarga, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, lembaga pendidikan, dan pemerintah diharapkan bekerja sama untuk memastikan anak dapat melanjutkan pendidikan, memperoleh perlindungan, dan tumbuh secara sehat. Persetujuan keluarga atau alasan kebiasaan tidak dengan sendirinya menghapus ketentuan hukum yang berlaku.
C. ANCAMAN HUKUM TERKAIT PEMAKSAAN PERKAWINAN
Masyarakat perlu membedakan perkawinan di bawah umur, permohonan dispensasi perkawinan, dan pemaksaan perkawinan. Ketiganya tidak selalu merupakan keadaan hukum yang sama.
Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tindak pidana pemaksaan perkawinan. Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa seseorang, menempatkannya di bawah kekuasaan, atau menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perkawinan dapat dipidana dengan penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000.
Pasal tersebut secara tegas mencakup perkawinan anak sebagai salah satu bentuk pemaksaan perkawinan. Namun, penerapan pasal pidana harus berdasarkan unsur perbuatan yang terbukti dan proses hukum oleh aparat berwenang. Tidak tepat menyatakan setiap orang tua, wali, penghulu, atau pihak yang terlibat otomatis dikenai hukuman yang sama tanpa pemeriksaan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
D. PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, dan tindakan lain yang mengancam keselamatan atau tumbuh kembangnya.
Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam perlindungan anak serta ketentuan pidana untuk perbuatan tertentu. Ancaman pidana bergantung pada jenis perbuatan, unsur yang terpenuhi, akibat yang ditimbulkan, dan ketentuan yang berlaku.
E. APA YANG DAPAT DILAKUKAN MASYARAKAT?
1. Mendukung anak agar tetap memperoleh pendidikan dan kesempatan tumbuh kembang yang layak.
2. Tidak memaksa anak untuk menikah atau mengambil keputusan penting tanpa memperhatikan hak dan keselamatannya.
3. Segera mencari bantuan apabila terdapat ancaman, kekerasan, atau pemaksaan perkawinan.
4. Menyampaikan informasi atau pengaduan kepada layanan perlindungan perempuan dan anak, kepolisian, atau lembaga berwenang sesuai kondisi kasus.
5. Menjaga kerahasiaan identitas anak dan korban serta tidak menyebarkan foto, video, atau informasi pribadi tanpa dasar yang sah.
F. DASAR HUKUM DAN REFERENSI RESMI
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no35-tahun-
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
https://peraturan.go.id/files/uu12-2022.pdf
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/264981/perda-kab-mamuju-no-1-tahun-2023
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/288286/perda-kab-mamuju-no-9-tahun-2023
Catatan: Materi ini merupakan informasi edukasi umum, bukan pengganti konsultasi hukum atau penetapan pengadilan. Pelaksanaan pelayanan dan penanganan kasus mengikuti kewenangan, SOP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.