Perkembangan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Mamuju tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penataan kelembagaan perangkat daerah menjadi salah satu langkah penting untuk memperjelas tugas, fungsi, dan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Dalam perkembangan regulasi daerah, pembentukan dan penataan perangkat daerah antara lain mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, yang kemudian diikuti dengan pengaturan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja perangkat daerah. Pengaturan organisasi tersebut selanjutnya mengalami penyesuaian sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan kebijakan daerah. Landasan konstitusionalnya terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) mengenai hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta Pasal 28I ayat (2) mengenai hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif.
Pada tingkat nasional, penyelenggaraan urusan ini didukung oleh peraturan tentang perlindungan anak, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pemerintahan daerah, dan tindak pidana kekerasan seksual. Di tingkat Kabupaten Mamuju, komitmen tersebut antara lain tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
Sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan pada penguatan kebijakan dan program pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan kekerasan, peningkatan akses terhadap layanan perlindungan, serta penguatan koordinasi dengan perangkat daerah, lembaga layanan, dunia pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Melalui pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas jangkauan informasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Mamuju yang ramah perempuan dan layak anak.
Sejarah kelembagaan ini merupakan bagian dari proses pembangunan daerah yang terus berkembang. Rincian mengenai tahun pendirian, perubahan nomenklatur, dan susunan organisasi pada setiap periode perlu mengacu pada dokumen resmi serta arsip Pemerintah Kabupaten Mamuju agar informasi sejarah yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan.